Mispolitical Movements In Poso

February 6, 2007 at 4:48 am (Pasar Modal, Ekonomi, dan Bisnis)

I. Pendahuluan

Takterasa, delapan tahun nyaris terlampaui semenjak kerusuhan Poso terjadi. Selama itu pula terror dan kecemasan masih menggelayuti batin banyak penduduk di sana. Manifestasi2 kekecewaan jelas terlihat dalam setiap dinamika social yang terjadi di Poso selama ini. Kerusuhan Poso memang telah lama terjadi, tapi sampai detik inipun, kepastian mengenai dalang yang memainkan boneka2 provokator- yang selalu berada di balik layar, dan sulit dijangkau oleh tangan hukum-, masih belum terlihat jelas.
Kerusuhan Poso sesungguhnya merupakan sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi tiga bagian. Kerusuhan Poso I (25 – 29 Desember 1998), Poso II ( 17-21 April 2000), dan Poso III (16 Mei – 15 Juni 2000). Kerusuhan-kerusuhan tersebut telah menewaskan lebih dari 577 orang. Banyak orang mempunyai stereotype yang salah mengenai kerusuhan ini, kerusuhan ini bukanlah sekedar konflik antarumat beragama, tetapi ia notabene lebih berperan sebagai konflik nasional, yang mempunyai destinasi akhir untuk benar2 menjatuhkan Negara ini dalm berbagai bidang.
Melalui tulisan ini, penulis ingin mencoba untuk menganalisis beberapa kebijakan pemerintah-yang bukannya menyelesaikan masalah secara tuntas, tetapi malah menjadikan Poso sebagai daerah yg tetap rawan konflik. Kebijkan2 ini dinilai kurang efektif dan terkesan sebagai mimpi utopis belaka, karena tidak menjanjikan penyelesaian yang utuh, tetapi bertendensi hanya meredakan konflik untuk sementara waktu.

II. Kebijakan Untuk Menangani Kasus Poso

Untuk menangani kasus Poso (dari tahun 1998-sekarang), pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari upaya persuasive, defensive, maupun agresif. Tetapi realitanya, tidak satupun dari kebijakan tadi yang benar2 mampu untuk menghentikan konflik2 yang terjadi. Kebijakan2 yang telah ditempuh antara lain melalui perundingan Malino yang ditandatangani oleh pihak2 yang bertikai pada 20 Desember 2001 yang diinisiasi oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudoyono. Perjanjian damai ini memang dapat menghentikan konflik berdarah untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya-seperti yang telah diketahui-,bahwa perjanjian ini dirasa kurang efektif, setelah akhir2 ini muncul kembali percik2 api konflik di Poso. Kebijkan kedua adalah keluarnya resolusi konflik dan UU anti teroris sbgi follow up kerusuhan Poso. Kebijkan ketiga, kebijakan aparatur penegak hukum, antara lain penyelidikan dan penangkapan beberapa tokoh yang berperan dalam kerusuhan ini ( Tibo cs, Andi Ipong Poniras, dll). Kebijkan keempat, penbentukan TPF (Tim Pencari Fakta), yang sampai sekarang pun belum jelas hasilnya. Selain hal yang telah disebutkan tadi, masih ada banyak lagi kebijkan2 pemerintah, baik yang bersifat local maupun nasional.
Dari beberapa kebijakan tadi, tidak ada satupun yang tidak penting, ataupun tidak berguna. Semua kebijkan tadi benar dan berperan dalam meredam gejolak di Poso, Cuma masalahnya kebijakan tadi dinilai kurang efektif dalam implementasinya. Menrut penulis, implementasi dan political movements dari kebijkan itulah yang perlu direvisi. Terkadang malah implemntasi kebijkana tadi yang merugikan banyak orang. Sbgai contoh, Perjanjian Malino hanya efektif dalam selang waktu kurang dari 5 tahun, indikasinya terlihat mulai muncul kembali konflik2 yang berkepanjangan di Poso. Bahkan, beberapa butir isi perjanjianny pun hingga sekarang belum dilaksanakan, sebagai contoh penegakan hokum, rhabilitasi hidup pengungsi, dan penertiban penduduk (sumber : Kompas 31 Oktober 2006). Peran pengawasan pemerintah dan aparat menentukan efektivitas dari perjanjian ini. Sudah selayaknya, jika mereka terus mengawasi dengan ketat implementasinya di lapangan, jadi bukan sekedar di atas kertas saja. Lagipula, perjanjian hanya mempertajam stereotype bahwa trigger kerusuhan Poso seakan2 berasal dari masalah agama saja. Padahal, selama ini terlihat jelas motif politik yang jauh lebih besar. Hal ini terlihat dari ciri konflik yang pernah terjadi sebelumnya, biasanya konflik yang berlarut2 dan dalangnya sulit ditangkap itu mempunyai background politik yang kental.

III. Sikap yang Memperkeruh Masalah

Tetapi dari sekian banyak kebijakn yang telah ditempuh, kebijkan dalam menangani pelaku dan dalang konflik, menurut penulis mempunyai andil yang besar dalam mencegah konflik Poso yang berlarut2. Ada beberapa hal yang penulis rasa masih menjadi kelemahan aparat, dan selama ini kebijkan mereka malah seringkali merugikan masyarakt. Selama ini aparat –dalam kasus ini saya sempitkan maknanya menjadi polisi dan pihak militer- seakan2 terlarut dalm eforia pasca penangkapan Tibo cs. Mereka mengira telah berhasil menangkap dalang, atau tokoh besar yang ada di balik kerusuhan Poso. Fokus media dan masyarakt untk beberapa waktu terpusat pada penanganan Tibo cs, mulai dari penangkapannya, penjatuhan vonis eksekusi mati pada April 2001, pengajuan kasasi mereka, hingga pada eksekusinya. Apakah kita lupa jika Tibo cs hanya kambing hitam belaka, dan mereka bukan pelaku utama ataupun dalang dai konflik Poso?mana mungkin seorang petani seperti Tibo mampu menciptakan konflik horizontal sehebat itu?? Penulis menilai, semenjak tertangkapnya Tibo cs, aparat seakan stuck dan pada akhirnya stagnan dalm progresi penyelidikan mereka. Hal ini, secara tidak langsung akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara moriil maupun materiil. Kinerja yang stagnan akn menyebabkan konflik kecil terus terjadi, sehingga hal ini juga akan menambah derita masyarakt Poso. Penduduk di sana sudah bosan dengan gaya hidup yang nomaden, akibat konflik yang terjadi dan terror yang terus dilancarkan kepada mereka. Konflik yang berlarut2 dan tak kunjung usai menyebabkan melemahnyaa perekonomian di sana, sehingga terus akan meningkatkan masalah social yang ada. Pada dasarnya, bagaimanapun dan apapun bentuk konflik,akan menyebabkan masalah efek domino
Selain euphoria aparat terhadap penangkapan Tibo cs, stagnansi progresi penanganan jga terjadi akibat kurang tegasnya aparat selama ini terhadap orang2 yang telah dicurigai sebagai tokoh sentral kerusuhan Poso; Aequum potentius armis, senjta(kekuasaan) lebih berkuasa daripada hukum. Penanganan kelompok2 kecil yang berpikiran keras-radikal untuk meresahkan masyarakat, juga terkesan lambat dan setengah2. Artinya, pemberantasan kelompok ini tidak pernah sampai ke akar2nya, hanya yang terlihat saja, padahal kelompok ini bagai fenomena gunung es. Dengan terus bergerilyanya kelompok ini, maka dapat dipastikan keamanan di Poso tidak akan kondusif. Sialnya, lagi2 yang dirugikan adalah masyarakat umum.
Terkadang aparat juga sedikit gegabah dalam melakukan penyelidikan, seperti peristiwa bentrok di Tanah Runtuh, Gebang Rejo akhir2 ini. Hanya karena ingin menangkap seseorang yang mencurigakan, aparat melakukan penggrebekan terhadap daerah yang dikenal sebgai basis pesantren. Akibatnya, masyarakat sekitar merasa diserang, dan terjadi bentrokan berdarah. Semestinya, untuk penanganan daerah yang rawan konflik seperti Poso, tidak dapat dilakukan dengan strategi kuantitatif, tetapi dengan strategi kualitatif. Menuru penulis, teknik intelijen harus diterapkan dalam kasus ini. Penyerangan (penyergapan) secara terbuka akan sulit dilakukan, karena akan malah menimbulkan kecurigaaan baru. Kalau sudah terjadi kasus seperti di Tanah Runtuh, pasti akan terjadi saling tuding antara aparat dengan masyarakat. Sampai sekrang pun, peristiwa Tanah Runtuh pun masih simpang siur, karena statement yang dilontarkan kedua belah pihak saling bertolak belakang. Nah, bagaimana mungkin Poso dapat damai, jika aparat dengan masyarakt pun malah terlibat konflik, dan sulit untuk sinkron?
Hal2 yang disebutkan di atas malah akan memperpanjang daftar penderitaan dan kerugian ayng harus ditanggung oleh masyarakt yang menginginkan perdamaian, masyarakat yang menginginkan hidup normal, rukun, dan terkendali. Sudah semestinya, pemerintah mengevaluasi kebijkan2 yang telah ditempuh selama ini. Poso membutuhkan penanganan yang signifikan dan terstruktur, bukan penanganan yang hanya bersifat sementara saja.

Jogjakarta, 29 Oktober 2006

2 Comments

  1. Atheis said,

    Memang manusia laknat yang ga ada moral, tibo cs udah dihukum mati dari pihak kristen, yang dalang dari pihak islam mana yang dihukum mati? pembom bali aja masih hidup, memang pantas umat kalian dibantai, berani karena banyak aja njing

  2. Dewasa Dong said,

    Buat anda yg comment no 1. Hati-hati bicara kalau tidak tahu apa-apa. Kalau anda masih manusia berakal sehat mari kita diskusi di kaskus. Jangan hanya berkata kotor. Saya tunggu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: